Provinsi Nusa Tenggara Timur Optimalkan Pelayanan Pajak Kendaraan, Dukung Kelonggaran Sementara dari Korlantas Polri

Provinsi Nusa Tenggara Timur — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam layanan pajak kendaraan bermotor. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan kemudahan layanan bagi masyarakat dengan tetap menjaga tertib administrasi kepemilikan kendaraan.

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak, Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan kebijakan teknis pelayanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan yang lebih fleksibel, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara jajaran Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Korlantas Polri, menyusul adanya kelonggaran yang disampaikan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident), yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.

Fokus pada Kemudahan dan Kepatuhan Pajak

Sebagai bentuk implementasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemprov menetapkan beberapa langkah strategis:

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengesahan atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan (1 tahun), meskipun tanpa KTP pemilik asli.
2. Mengarahkan wajib pajak untuk tetap memenuhi aspek legalitas dengan mengisi surat pernyataan kesediaan melakukan balik nama kendaraan pada tahun 2027.
3. Menyiapkan mekanisme pelayanan yang transparan dan terkoordinasi, termasuk dalam hal pendampingan media oleh petugas di lapangan.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus mengurangi hambatan administratif yang selama ini dihadapi sebagian wajib pajak.

Menjaga Tertib Administrasi Jangka Panjang

Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa kemudahan ini bukanlah bentuk pelonggaran permanen, melainkan kebijakan transisi untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyesuaikan administrasi kepemilikan kendaraan.

Melalui kewajiban penandatanganan surat pernyataan, Pemprov memastikan bahwa proses balik nama kendaraan tetap menjadi prioritas yang harus diselesaikan di masa mendatang.

Dengan demikian, data kepemilikan kendaraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap akurat dan dapat mendukung perencanaan pembangunan serta optimalisasi penerimaan daerah.

Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Dukungan terhadap kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memastikan bahwa seluruh jajaran pelayanan Samsat di wilayahnya siap melaksanakan kebijakan ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Imbauan kepada Wajib Pajak

Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini secara optimal dengan tetap memperhatikan kewajiban administrasi yang berlaku.

Masyarakat diharapkan tidak menunda proses balik nama kendaraan dan dapat menyelesaikannya sesuai komitmen yang telah disepakati, guna menciptakan tertib administrasi kendaraan bermotor di masa mendatang.